Penduduk Miskin Terendah Nasional
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengapresiasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar, menyusul berhasilnya daerah dipimpin Sultan H Khairul Saleh ini menempati peringkat ketiga terendah penduduk miskin secara nasional setelah daerah DKI Jakarta dan Bali.
Keberhasilan Kabupaten Banjar dalam menekan angka kemiskinan ini tidak lepas dari kerja keras semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mensinergikan program pembangunan dengan prioritas peningkatan kesejahteraan rakyat.
Faktor pendukung strategis lain semakin menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Banjar adalah partisipasi masyarakat, swasta dan seluruh stake holder terkait dalam membantu penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Kita tetap harus bekerja keras untuk memacu roda perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh saat membuka Musrenbang 2013 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014, di Martapura, Kamis (21/3) pagi.
Diungkapkan Bupati Banjar, meski angka prosentasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar menempati peringkat pertama paling terendah di Kalsel bahkan nasional, upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas daerah.
Melalui Musrenbang RKPD, Bupati Khairul Saleh kembali mengingatkan jajarannya untuk mempertajam program penanggulangan kemiskinan daerah.
Diutarakan Bupati, meski Kabupaten Banjar telah membangun banyak sarana infrastruktur strategis seperti peningkatan kualitas sarana jalan dan jembatan, pembangunan puskesmas dan poliklinik desa, Kantor Kepala Desa/Pambakal, Gedung IQRA sebagai media syiar Islam di bidang pengkajian Alquran, Terminal Regional Tipe A, BLUD Rumah Sakit Ratu Zalecha, dan Lapangan Bola Demang Lehman yang membuat Martapura semakin dikenal, namun target penurunan angka kemiskinan di bawah 3 persen tetap harus dikejar.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah pusat,provinsi dan swasta serta para tuan guru dan tokoh masyarakat serta anggota legislatif daerah yang turut berjasa membangun daerah.
Apresiasi terhadap kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Banjar khususnya dalam usaha menanggulangi kemiskinan juga diutarakan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ir M Djaseran MSP.
Melalui sambutan tertulis dibacakan Kabid Sosial Bappeda Kalsel Drs M Ilyas, dipaparkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar menempati peringkat paling terendah se Kalsel.
“Berdasarkan data penduduk miskin di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar menempati peringkat pertama persentasi terendah dari 13 kabupaten/kota se Kalsel. Penduduk miskin di Kabupaten Banjar Tahun 2011 tercatat 3,34 persen. Sedang angka penduduk miskin di Provinsi Kalsel sebesar 5, 35 persen,” paparnya.
Dikatakan Kepala Bappeda Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel terus mendorong daerah dalam memfasilitasi kebijakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
Perjuangan Panjang
Keberhasilan Kabupaten Banjar menekan jumlah angka penduduk miskin di daerahnya ternyata tidak cukup dengan kerja keras dan program cerdas. Faktor penting keberhasilan lain adalah membangun kerja sama sinergis dengan provinsi, akdemisi, peneliti dan instansi vertikal di daerah.
Seperti dipaparkan Kepala Bappeda Kabupaten Banjar H M Rusdi ST. MT. Melalui Kabid Sosial Bappeda Banjar, Ari M Akbar SSos, MSi dijelaskan, keberhasilan daerah menekan angka kemiskinan selain partisipasi masyarakat, juga yang kerja sama dengan lembaga akademisi, peneliti pemerintah provinsi, pusat dan tim penanggulangan kemiskinan daerah.
“Upaya penanggulangan kemiskinan daerah semakin dipercepat pada tahun 2007. Dimana Pak Bupati Sultan H Khairul Saleh menggagas perlu ada survei pemetaan penduduk dan wilayah kemiskinan. Bekerja sama dengan BPS kita berhasil memiliki data peta kemiskinan yang menjadi bahan bagi usaha penanggulangan kemiskinan,” terang Ari M Akbar.
Kemudian, lanjutnya, pada tahun 2009 dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah diketuai Wakil Bupati Dr H Fauzan Saleh dan pengurus lain Sekda dan Kepala Bappeda
Usaha penanggulangan kemiskinan semakin dipertajam daerah dengan merangkul Lembaga Penelitian Unlam yang melakukan survei dan analisa bersama untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan.
“Terakhir sebagaimana dirilis dan diapresiasi Bappenas menempatkan Kabupaten Banjar menduduki persentasi peringkat ketiga terendah nasional memiliki penduduk miskin setelah DKI Jakarta dan Bali Penurunan angka penduduk miskin terus dikejar hingga di bawah tiga persen ,” jelas Ari M Akbar. *