Urusan pembangunan perumahan merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat multi dimensional serta multisektoral yang perlu ditangani secara terpadu melalui koordinasi yang berjenjang di setiap tingkat pemerintahan serta harus sesuai dengan tata ruang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Banjar H Masruri pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja PKP ( Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman) Kabupaten/Kota ke-IV Kabupaten Banjar di Hotel Grand Dafam Syariah Banjarbaru, Rabu (9/11).
Ia menjelaskan, para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam upaya pembangunan perumahan dan permukiman, mengingat bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh kebijakan pembangunan perumahan yang kuat, “jelas Bupati Banjar.
Khalilurrahman menginginkan, untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan perumahan diperlukan dukungan data perumahan yang lengkap dan relevan. Pendataan perlu dilakukan secara baik dan terstruktur serta tidak kalah penting pendataan harus sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (provinsi/kabupaten/kota).
Berbagai pendataan terkait dengan PKP yang selama ini dilakukan masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan data Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ada masih belum seragam dan diragukan validitasnya, “paparnya.
Ia berharap, dengan terselenggaranya rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja PKP Kabupaten ini dapat tersusun konsep akhir struktur organisasi dan draft akhir rencana kerja Pokja PKP Kabupaten Banjar.
Adapun dalam kesempatan tersebut Asisten Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan Ir H Jasran dalam sambutannya mengatakan, pembentukan PKP memiliki sifat lintas sektoral, karena melibatkan peserta dari berbagai pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat dan swasta.
Ia menjelaskan, kondisi perumahan dan kawasan permukiman sekarang ini secara nasional jumlah rumah tangga yang masih menempati rumah tidak layak huni tercatat sebanyak 3,4 juta, sementara di Kalimantan Selatan sebanyak 41.386 rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah daerah masih membutuhkan program-program bantuan dari pusat seperti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penataan lingkungan yang baik untuk mengurangi tingkat kekumuhan yang ada.
Jasran pun berharap, keberadaan Pokja PKP mampu memberikan masukan dan saran untuk pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Selatan, dan diharapkan dapat memantapkan Pokja PKP Kabupaten serta dapat menyusun rencana kerjanya.
Sementara itu Ketua panitia penyelenggara Angga Rinaldi Rizal dalam sambutannya melaporkan, kegiatan Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja PKP ke-IV Kabupaten dimaksudkan dalam rangka pemantapan pembentukan PKP Kabupaten Banjar, serta bertujuan menyepakati konsep akhir struktur organisasi dan rencana kerja dari Pokja PKP Kabupaten Banjar. (syadi/yani/09112016)