Pemerintah Kabupaten Banjar kembali torehkan prestasi yang membanggakan atas efektivitas serta efesiensi dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Hasil ini merupakan usaha yang tak terlepas dari peran Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur atas keterlibatnya langsung sebagai leader.
Yang mana dalam hal penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Banjar berhasil memperoleh predikat “B”
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrunsyah yang serahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Asman Abnur pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Kabupaten/Kota Regional Wilayah II Tahun 2016 di Kantor Gubernur Jawa Timur jalan Pahlawan Surabaya, selasa (31/1).
Hasil ini pun menambah deretan prestasi atas capaian kinerja seluruh aparatur lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah mendedikasikan diri bekerja demi kemajuan daerah.
Berdasarkan komponen penilaian yang meliputi lima aspek yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja, bobot nilai Pemerintah Kabupaten Banjar di tahun 2016 juga naik menjadi 60,97.
“Alhamdulillah, Prestasi ini merupakan hasil jerih payah semua aparatur kita dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efesien”, ungkap Sekda Banjar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrunsyah yang didampingi Inspektur H Muhammad Rusdi dan Kepala Bappeda Kabupaten Banjar Hary Supriadi juga mengatakan akan terus mempertahankan dan meningkatkan predikat atas pencapaian tersebut.
Pada kesempatan itu, Menteri PANRB RI Asman Abnur yang didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dan Sekda ProvinsiJawa Timur, H Ahmad Sukardi juga menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) seluruh pemerintah daerah wilayah regional II, yang mencakup pemerintah kabupaten/Kota se-Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan Jawa Timur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Asman Abnur dalam sambutannya menjelaskan Penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dalam rangka untuk memberikan gambaran sudah sejauh mana instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil dari penggunaan anggaran.
“Hasil laporan ini merupakan gambaran sejauh mana instansi Pemerintah Kabupaten/Kota mempertanggungjawabkan kinerja atau capaian dalam penggunaan anggaran”, jelas MenPANRB RI.
Lebih lanjut Asman Abnur juga tidak menghendaki penerapan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak dijadikan sebagai ajang kompetisi bagi seluruh daerah di Indonesia.
“Hal ini saya harap jangan dijadikan sebagai ajang kompetisi bagi seluruh daerah, tetapi ini jadikan sebagai tolak ukur dalam setiap pelaksanaan pembangunan didaerah masing-masing”, tutupnya.
Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sendiri diberikan dalam bentuk simpulan penilaian yang menunjukkan derajat kemampuan setiap instansi pemerintah menerapkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). (Reza)