Kebakaran lahan gambut di Indonesia terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bahkan Presiden RI Joko Widodo. Pada bulan Januari 2016 lalu telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Jokowi menunjuk mantan Direktur Konservasi WWF Nazir Foead sebagai pemimpin BRG untuk menangani permasalahan ini, dengan misi restorasi lahan gambut seluas dua juta hektar dalam waktu lima tahun.
Lahan yang direstorasi tersebar di tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Senin (01/8), Kepala BRG Nazir Foead bersama Tim Balai Rawa Kalimantan Selatan didampingi, Prof Udiansyah, Kepala BPBD Banjar H Sunarto, Kepala Dishut Banjar H Rahmat Kartolo, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Banjar M Hilman, Kabag Humas Setda Banjar Rahmaddin MY, Camat Sungai Tabuk H M Arsyad, Camat Gambut M Rabbani, serta Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan meninjau lahan gambut yang berada di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Nazir Foead mengatakan, lahan gambut yang ada di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru cukup luas, sehingga diperlukan peninjauan dan pemetaan terlebih dahulu agar rencana restorasi bisa berjalan sesuai rencana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada supaya hasil yang didapat bisa maksimal.
“Kebakaran lahan gambut selalu terjadi di daerah ini, dampaknya tentu akan sangat merugikan bagi masyarakat dan daerah. Untuk itu, kami memiliki rencana akan membuat 50 sumur bor yang tersebar di dua wilayah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, agar bisa meminimalisir potensi terjadinya kebakaran lahan gambut. Selain itu, pembuatan sumur bor akan sangat menguntungkan warga disekitarnya karena dekat dengan sumber air,” tuturnya.
Upaya BRG berfokus pada rewetting (pembasahan kembali) dan revegetasi (penanaman kembali) lahan gambut. “Kebakaran itu membutuhkan sumber api dan bahan bakar. Yang kami lakukan dengan rewetting (pembasahan kembali) adalah mengurangi bahan bakarnya. Sementara sumber api, yaitu orang yang membakar, akan kami rangkul lewat komunikasi dan sosialisasi,” ungkap Nazir.
“Nanti kita akan mengadakan koordinasi dengan para kepala daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, diperlukan sinergitas, kerja keras dan tekad yang kuat agar kebakaran hutan dan lahan gambut dapat kita atasi bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banjar sangat mendukung dan menyambut gembira dengan rencana BRG mengatasi dan meminimalisir potensi terjadinya kebakaran lahan gambut. Beberapa waktu lalu, Sekda Banjar H Nasrunsyah mengatakan, Pemkab Banjar siap dan tengah fokus mendukung upaya restorasi lahan gambut seperti yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dijelaskannya, langkah yang disiapkan yakni membangun satu percontohan kawasan restorasi gambut sehingga bisa dijadikan contoh penanganan lahan gambut bagi kawasan lain.
“Kami menjadikan satu kawasan sebagai percontohan kawasan restorasi gambut sehingga bisa menjadi contoh bagi kawasan lain yang memiliki lahan gambut, kawasan percontohan terletak di Kecamatan Gambut dan tengah disiapkan sistem kanalisasi untuk mencegah meluasnya kobaran api jika terjadi kebakaran lahan. Sistem kanalisasi yang disiapkan sesuai arahan tim restorasi gambut dari Pemprov Kalsel maupun pusat dan kami yakin, sistem kanalisasi cukup efektif,” ungkap Nasrunsyah.
Ditekankan, seluruh jajaran Pemkab Banjar terus mempersiapkan diri untuk menghadapi musim kemarau yang diiringi kebakaran hutan dan lahan terutama di kawasan lahan gambut. “Kami sudah menyiapkan langkah pencegahan melalui koordinasi dinas dan instansi terkait sehingga jika ada kebakaran hutan dan lahan bisa cepat diantisipasi,” ujarnya. (fi’i/tohal)