Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan menuju peningkatan opini dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
“BPK akan selalu membuka diri kepada daerah yang ingin berkonsultasi terkait tata cara pengelolaan keuangan daerah. Kami juga mengapresiasi kerja keras Kabupaten Banjar untuk mengejar peningkatan opini WDP menjadi WTP,” ucap Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, R Suyatna, SH, MM, usai menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar 2012 yang diserahkan langsung Bupati Sultan H Khairul Saleh, di Kantor Perwakilan BPK RI, Banjarbaru, Selasa (14/5) sore.
Diutarakan Suyatna, peningkatan opini wajar tanpa pengecualian tidak hanya harapan daerah namun juga harapan setiap lembaga pengawasan eksternal dan internal pemerintah.
“Prinsip kinerja instansi pengawasan termasuk BPK adalah memberikan bimbingan dan pembinaan, bukan bertujuan mencari kelemahan. BPK akan selalu membuka diri kepada daerah yang akan berkonsultasi terkait pengelolaan keuangan,” tandasnya.
Terkait LKPD Kabupaten Banjar 2012 yang telah diserahkan, mantan Kepala BPK RI Papua Barat ini berjanji akan meneliti secara profesional dan memberikan petunjuk atau koreksi -koreksi untuk perbaikan jika ditemukan kelemahan.
Suyatna juga mengingatkan LKPD yang telah dikoreksi BPK sangat penting bagi daerah segera menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan untuk ketertiban administrasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Sementara itu Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh usai menyerahkan LKPD Banjar 2012, mengungkapkan terima kasih dan penghargaannya atas bimbingan para auditor BPK yang selama ini berjasa besar bagi perbaikan kinerja tata kelola keuangan Banjar.
Pada penyerahan LKPD Banjar 2012 yang juga dihadiri Sekda Banjar H Nasrun Syah, Asisten III, Ir H Wildan Amin MM, Inspektur Banjar Ir H Imam Suhardjo, MT dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ibrahim G Intan Intan, SE, Ak Bupati Khairul Saleh juga memaparkan langkah-langkah perbaikan kinerja tata kelola keuangan dalam rangka mewujudkan target wajar tanpa pengecualian.
“Kami tetap bekerja keras dan berharap bimbingan BPK untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga harapan besar untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian tidak semata hanya menjadi target,” tandasnya.