Ket. foto : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar H. Ruspannor, disambut dengan penuh kegembiraan oleh Dewan Guru dan siswa
JARUM jam tepat menunjukan pukul 12.00 WITA. Seorang pria terlihat termenung sambil mengamati selebaran koran lokal yang merilis masalah kondisi fisik tempat belajar mengajar siswa Filial SDN Pulau Nyiur 2, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
Pada mimik wajahnya terlihat memikul beban pikiran teramat berat. Sesekali pria bernama lengkap H Askani yang juga Kepala Sekolah SDN Pulau Nyiur 2 itu, menghela nafas dalam. Seakan sangat menyesalkan pemberitaan yang tidak berdasarkan fakta sesungguhnya.
Kepada penulis, H Askani dengan ramah namun serius menuturkan, berita tersebut benar-benar memukul perasaan dan batinnya . Betapa tidak, ujarnya, dalam berita tersebut terkesan menyudutkan pemerintah daerah.
Karena bagi sebagian masyarakat mungkin saja berangagapan gedung Filial SDN Pulau Nyiur 2, yang berjarak sekitar 4 Km dari SDN Induk adalah milik pemerintah daerah di bawah naungan Disdik Banjar. Padahal bangunan tersebut milik Pondok Pesantren Salafiyah Noor Hidayah. Bukan aset milik Pemkab Banjar.
“Saya sebagai perintis sekolah SDN Pulau Nyiur 2 sangat terbebani dengan pemberitaan tersebut. Padahal dalam masalah ini justru pemerintah daerah yang membantu masyarakat yang menginginkan anak-anaknya sekolah di sana (di SDN Filial, red),” jelasnya.
Ditambahkan pria kelahiran 16 Agustus 1959 ini, berawal masayarakat di kawasan SDN Filial Pulau Nyiur 2 menyekolahkan anak-anaknya di SDN Induk. Namun, karena jarak sekolah terlalu jauh dengan permukiman mereka di kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Noor Hidayah, terlebih murid di sana juga berstatus sebagai santri pondok pesantren tersebut, masyarakat meminta bantuan pihak sekolah atas dasar pesetujuan pengelola pesantren, agar bangunan ponpes dijadikan sekaligus tempat mengajar sekolah umum.
“Pertimbangan orangtua, jika bangunan Ponpes dijadikan tempat belajar umum para anak tidak hanya menimba ilmu agama secara kedinian, tetapi juga pada akhir pendidikan akan mendapat ijazah negeri. Ini yang melatari mengapa Ponpes Salafiyah Noor Hidayah dijadikan tempat mengajar. Jadi jelas di pemerintah daerah justru membantu masyarakat,” tandasnya.
Dikatakan H Askani, pertimbangan lain mengapa bangunan Ponpes Salafiyah Noor Hidayah dijadikan tempat filial SDN Banyiur 2, karena sebagian besar orang tua murid adalah karyawan PT Balimas (perusahan karet) yang berlokasi di kawasan Ponpes.
Saat disinggung bantuan pemerintah daerah kepada sekolah filial, pria yang mulai mengabdi sebagai guru pada 1984 ini menjelaskan, pemerintah daerah selain memberikan bantuan sarana berupa meja dan kursi belajar mengajar tetapi juga menyediakan tenaga guru.
“Mengapa siswa di sana belajar tidak menggunakan kursi lagi, sebab jumlah siswa sudah mulai banyak seiring pertambahan penduduk. Sementara bantuan pemda untuk pondok pesantren oleh pemerintah tidak dibolehkan lagi karena pengelolaan ponpes di bawah naungan Departemen Agama,” jelasnya.
Ungkapan terima kasih kepada pemerintah daerah juga diutarakan Muhammad Ramli, Kepala Sekolah Ponpes Salafiyah Noor Hidayah. Menurutnya, bagi pihak sekolah dan murid justru berterima kasih dengan pemerintah daerah.
“Berkat perhatian Pemkab Banjar, siswa kami tidak hanya mendapatkan pendidikan keagamaan secara khusus melalui pengajaran di ponpes, tetapi juga mendapatkan pendidikan umum. Terlebih pada akhir sekolah, para santri juga akan mendapatkan ijazah umum sebagai syarat wajib untuk melanjutkan pendidikan umum ke jenjang berikutnya” jelasnya. *
Kardus tersebut Hanya Digunakan Sesaat
PARA guru Filial SDN Pulau Nyiur 2 mengaku kaget dengan pemberitaan terkait ada siswa membawa kardus ke sekolah sebagai alas duduk saat mengikuti pembelajaran.
“Kami sangat keget ada siswa yang membawa kardus ke sekolah sebagaimana diekspos sebuah koran. Memang benar ada kardus yang digunakan sebagai alas duduk sementara di kelas II. Itu, kami gunakan sementara karena tikar sebagai alas lantai kelas tersebut sedang dicuci. Jadi penggunaan kardus itu hanya sesaat agar murid merasa enak. Jadi tidak benar jika murid membawa kardus ke sekolah,” terang Sri Lestari, Guru Filial SDN Pulau Nyiur 2 Karang Intan.
Penuturan senada diutarakan Darmansyah, Guru Filial SDN Pulau Nyiur 2. Diutarakan, penggunaan kardus sifatnya sementara karena ada alas tikar di Kelas 2 terlihat kotor. Para guru berinisiatif mencuci dan mengganti sementara dengan kardus.
Sementara itu dari PT Balimas melalui Kepala Mandor Pekerja, Mathasim mengungkapkan, keberadaan Filial SDN Pulau Nyiur 2 sangat membantu masyarakat dan perusahaan.
Perusahaaan sangat berterima kasih dengan pemerintah daerah yang membantu menempatkan tenaga pengajar di sekolah tersebut. Berkat ada sekolah umum, para pekerja menjadi lebih tenang dalam bekerja karena jarak sekolah anaknya berdekatan dengan rumah mereka,” tutur Mathasim. *
Kemajuan Pendidikan Meningkat Signifikan
PEMERINTAH Daerah Kabupaten Banjar sangat serius mempertajam program-program peningkatan sumber daya manusia (SDM). Lebih utama lagi adalah mengejar dan menuntaskan kebutaaksaraan.
“Target kami tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa membaca huruf latin di Kabupaten Banjar atau berada pada posisi titik angka nol. Ini merupakan kebijakan prioritas pemerintah daerah dan sangat didukung kepala daerah,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar H Ruspan Noor, Rabu (2/3).
Diutarakan Ruspan Noor, masih adanya masyarakat yang belum lancar membaca latin di Kabupaten Banjar karena ada sebagian masyarakat yang cenderung memprioritaskan pendidikan anak-anaknya ke sekolah diniah. “Mereka semua pandai membaca huruf arap melayu, tetapi kurang lancar dalam membaca latin. Ini yang kami sedang upayakan agar ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang kurang bisa membaca huruf latin,” tandasnya.
Ruspan mengatakan, program sekolah filial di pelosok-pelosok pedesaan sinergi dengan sekolah keagamaan seperti pondok pesantren merupakan salah satu upaya pemerintah daerah memberantas buta aksara latin.
“Alhamdulillah berkat bantuan seluruh komponen masyarakat termasuk partisipasi swasta , pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan signifikan,” tandas H Ruspan Noor.
Ini ditandai dengan kemajuan diantaranya, pendidikan anak usia dini (PAUD) mencapai 84,75 persen, penduduk berusia diatas 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) mencapai 97, 10 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat mencapai 96,71 persen dan APM SMP/MTs/Paket B mencapai 85, 73 persen. APM SMA/SMK/MA/Paket C mencapai 55,71 persen. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,30 persen, APS tingkat SMP/MTs sebesar 0,90 persen dan APS tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,50 persen.
Angka kelulusan (AL) tingkat SD/MI mencapai 99,70 persen, AL tingkat SMP/MTs mencapai 96,13 persen dan AL Tingkat SMA/SMK/MA mencapai 90,00 persen. *
Lembaga Ponpes Binaan Depag
KEBERADAAN lembaga pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren merupakan pembinaan langsung dari Kementerian Keagamaan RI. Untuk tingkat daerah seperti penyelenggaraan pendidikan MI/MTs/MA dibawah naungan Kantor Kementerian Agama masing-masing daerah.
“Kami apresiasi terhadap penyelenggaraan pendidikan filial untuk tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banjar yang disinergikan dengan pendidikan keagamaan di pondok-pondok pesantren baik yang ada di kota maupun di desa,” terang Kepala Seksi Pendidikan Diniah dan Ponpes Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Drs H Saman Hudi.
Diakui Saman Hudi, sejak ada peraturan pemerintah terkait larangan pemerintah daerah membantu anggaran untuk operasional maupun pembangunan fisik sekolah keagamaan, dampaknya sangat dirasakan oleh pengelola pesantren maupun para guru.
“Jika di tingkat daerah, penyelenggaraan pendidikan umum menjadi tanggung jawab dinas pendidikan setempat, maka penyelenggaraan pendidikan keagamaan menjadi kewenangan kantor kementerian agama,” ucapnya.
Samanhudi berharap, ada kebijakan baru pemerintah yang membolehkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membantu penyelenggaran pendidikan, baik berkaitan dengan bantuan fisik maupun non fisik. *
Karena bangunan sekolah tersebut bukan asset Pemkab Banjar maka Dinas Pendidikan tidak bisa melaksanakan rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarananya kecuali berupa hibah atau pinjam pakai. Untuk mengatasi hal tersebut rencana akan dibuat bangunan sekolah permanen di tanah milik Pemkab Banjar, namun sampai saat ini masih terkendala pengadaan tanah. Tanah milik Perusahaan Bumi Mas yang akan dihibahkan jaraknya 3 KM dari sekolah filial, terlalu jauh dari sekolah asal. Sedangkan tanah yang ditawarkan masyarakat harganya masih terlalu tinggi. Luasnya wilayah Kabupaten Banjar mengakibatkan tingginya biaya operasional pendidikan karena memerlukan bangunan-bangunan sekolah yang berdekatan dengan permukiman penduduk yang sangat tersebar. Pemkab Banjar tetap memenuhi dan melayani masyarakat dalam bidang pendidikan di seluruh wilayah Kab. Banjar, namun tentu saja secara bertahab.
Tahun 2014 dianggarkan untuk pengadaan meubellair kelas untuk Sekolah filial Pulau Nyiur 2 sesbesar Rp. 80.000.000,- Untuk pengadaan tanah masih diupayakan untuk mencari lokasi yang strategis untuk kemudian diusulkan untuk pengadaannya melalui BPKAD Kab.Banjar.
Jumlah guru yang ada pada SDN Pulau Nyiur 2 dan filial sebanyak 13 orang terdiri dari 2 orang PNS (1 orang kepala sekolah dan 1 orang guru agama), 5 orang guru kontrak dan 6 orang guru honor. Untuk memenuhi kekurangan guru PNS rencana akan ditempatkan guru honor yang lulus kategori II.
Gaji guru kontrak setiap bulan diberikan sebesar Rp. 900.000, sedangan untuk operasional sekolah diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 510.000,- persiswa dalam waktu satu tahun.
Ket. foto : Kadisdik Banjar H. Ruspan Noor saat meninjau Ponpes Salafiah Nor Hidayah yang menjadi tempat Filial SDN Pulau Nyiur 2 di kec. Karang Intan (kanan) Bangunan Fisik SDN Pulau Nyiur 2 sebagai Induk berjarak sekitar 4 Km dari SD Filial Pulau Nyiur 2 yang menggunakan gedung sekolah