Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kab. Banjar masih membutuhkan pustawakan yang handal. Dra. Musikatik,MM, Kepala KPAD, menuturkan memang ada tiga orang berijazah DIII Perpustakaan, namun tenaga yang berfungsi sebagai pustakawan sesuai SK belum ada. Mereka secara praktek bisa bekerja sebagai pustakawan, tapi sayangnya mereka bukan fungsional pustakawan. Untuk tenaga non perpustakaan berasal dari S1 dan SMA dengan jumlah tujuh orang termasuk Kasi-nya. “Sedangkan satu sopir dikhususkan mengemudikan perpustakaan keliling,” demikian ungkapnya saat ditemui beberapa waktu lalu dikantornya. Kekurangan tenaga pustakawan pun terlihat pula di hampir semua sekolah baik SD,SMP dan SMA, kecuali SMAN 1 Martapura yang memiliki satu. “Biasanya Guru Bahasa Indonesia diperbantukan mengelola perpustakaan,” jelasnya. Pustakawan SMAN 1 Martapura sudah diakreditasi dan sempat dinilai oleh Tim Pusat. Namun untuk Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Kalsel, kami tetap mengikutsertakan SMPN 4 Martapura dan SMK – SMK di Kabupaten Banjar. “Perpustakaan mereka sudah bagus dan pengelolaannya menggunakan teknologi informasi,” terang Musikatik. Berdasarkan data dari Disdik Banjar, lanjut Musikatik, belum semua SD memiliki gedung atau ruangan perpustakaan sendiri. Jadi sebagian masih ada yang menempel di ruang kelas. Bahkan ada yang masih di ruang guru. Oleh sebab itu, saat ini Disdik Kab. Banjar setiap tahunnya gencar meningkatkan pembangunan fisik perpustakaan. Musikatik menjelaskan, kewenangan KPAD hanya pembinaan teknis dan pembinaan pelayanan.. Pembinaan teknis terkait bagaimana cara pelayanan, bagaimana cara mengklasifikasi buku, meningkatkan minat baca dan bagaimana cara menarik minat siswa ke perpustakaan. Terkait kewenangan tersebut, KPAD memberikan sharing dan sosialisasi kepada para pengelola perpustakaan sekolah melalui rapat koordinasi berkala. Jadi kalau ada perpustakaan sekolah yang lebih baik, KPAD juga akan tularkan hal positif itu disekolah lainnya. Sudut Baca Kondisi di Kabupaten Banjar sendiri, kata Musikatik, hingga tahun 2012 terdapat 28 unit perpustakaan desa. Untuk 2013 kami usulkan lagi ditambah 13 unit. Dari usulan KPAD tadi, lanjutnya, tenaga 11 perpustakaan desa sudah didiklat atau bimtek di tingkat Provinsi Kalsel dan direncanakan mendapat bantuan 1.000 eksemplar buku ditambah dua rak buku. Dari jumlah di atas, artinya tidak semua desa memiliki perpustakaan karena pemerintah desa memiliki banyak keterbatasan. Karena membentuk perpustakaan desa ini kan, memerlukan syarat – syaratnya seperti harus ada tempat, pengelola, dan biaya operasional. “Biaya operasional inilah yang memberatkan bila diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD),” ungkapnya. Melihat kondisi tersebut, KPAD Kab. Banjar menyerukan, setiap kantor desa/kelurahan termasuk kantor kecamatan untuk membuat sudut baca. “Buku – bukunya dapat berasal dari sumbangan masyarakat, aparat setempat, bahkan kalau KPAD sudah mengumpulkan dan menyisihkan, kami akan salurkan ke sana,” tutur Musikatik. Yang perlu diketahui, ujar Musikatik, Sudut Baca yang dimiliki Sekretariat DPRD Banjar, Dinkes, Kecamatan Martapura Kota, dan Dinas Sosial Kab. Banjar telah lebih dahulu ada. “Bahkan di TPA Padang Panjang, saya taruh satu rak buku di situ,” ujar Musikatik. Ini untuk menampung partisipasi teman – teman kalau ada buku tidak terbaca dirumah. Jadi kenapa tidak kita bikin sudut baca dulu sementara. Ada beberapa kepala desa yang datang. Karena KPAD masih merintis maka yang bersemangat dulu yang dilayani. Ada satu orang kepala desa di Kecamatan Aluh – Aluh minta dibangunkan perpustakaan desa. Tanahnya hibah dari masyarakat desa dan dijamin oleh Kadesnya. Dinas Perumahan dan Pemukiman pun turut tangan membantu. Sekarang bangunannya sudah jadi dan bisa dipakai. Atas keseriusan Pemerintah Kab. Banjar mendirikan perpustakaan desa dengan sudut bacanya, membuat Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Berita Daerah (Bapustarda) Provinsi Kalsel pun akhirnya mengajak KPAD Kab. Banjar sharing mendirikan perpustakaan desa. Tahun 2013 ini Bapustarda Kalsel memberikan bantuan satu gedung perpustakaan percontohan. Letaknya tepat dibelakang Kantor Camat Mataraman, bersebelahan dengan SMA, UPT Disdik dan UPT KB. Pemkab Banjar sharing tanah, listrik dan air. Pengelolaannya dilakukan bersama dengan pihak Kecamatan Mataraman. “Program ini bagus sebagai stimulan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar,” ucap Musikatik. Harapannya di tahun – tahun mendatang, Pemkab Banjar dapat menambahnya. Mobil perpustakaan keliling pun sejak awal 2012 kita sudah diberi. Pelayanan mobil perpustakaan keliling siap sedia setiap hari Minggu di Alun – Aluh Ratu Zalecha Martapura. Kalau ada program desa binaan, kita gabung dengan PKK. Kami satu tim dengan mobil internet, mobil KB dan mobil hijau PKK. “Namun Ramadan kali ini kita terpaksa libur,” ujarnya. Kekurangan perpustakaan milik Pemkab Banjar yaitu belum terstandarisasi baik dari segi ruang baca, ruang koleksi, jumlah meja kursi minimal dan jumlah koleksi yang dimiliki. “Tapi dengan kita ikut RPJMD, pelan – pelanlah kita setiap tahun meningkatkan,” ujar Musikatik optimis. Semoga gedung perpustakaan kita cepat selesai agar kita bisa menata dan mengelolanya. Sementara ini KPAD Kab. Banjar memiliki kerjasama atau MoU dengan Akper Intan Martapura berupa Silang Layang. Hal ini memberikan kemudahan mahasiswi Akper meminjam buku, penelitian naskah dan lain – lain.
Comments are closed.