Musrenbang merupakan arena formal bagi para pemangku kepentingan dalam membahas prioritas kegiatan pembangunan di daerah yang akan menjadi bahan penyusunan APBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, disebutkan bahwa perlu dilaksanakannya musrenbang mulai dari jenjang desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
Untuk itu, Kabupaten Banjar menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada Rabu, 16 Maret 2016 di Hotel Q Grand Dafam Syariah Banjarbaru yang dihadiri oleh Bupati Banjar KH Khalilurrahman didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Raudatul Wardiyah, Wakil Bupati Banjar H. Saidi Mansyur beserta isteri, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrun Syah, Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rusli, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD Banjar, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) , para camat serta para lurah dan pambakal (kades) se-Kabupaten Banjar.
Bupati Banjar KH Khalilurrahman dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Banjar memiliki letak dan kedudukan strategis, sebagai trans kalimantan, penyangga Kota Banjarmasin, dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, dekat dengan airport, pelabuhan, terminal regional, dan termasuk pada bagian rencana pemerintah provinsi yang merupakan bagian dari rencana Banjar Bakula (Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura-Barito Kuala).
Progres pembangunan Kabupaten Banjar setiap tahun terus meningkat. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Banjar termasuk kategori “sedang” (60-70) atau mencapai 65,71 tahun 2014. Kemajuan suatu daerah dapat diklasifikasikan melalui IPM. “Terdapat 3 (tiga) komponen pembentuk IPM yakni Indek Pendidikan, Indek Kesehatan, dan Daya Beli Masyarakat,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Banjar ini juga memaparkan, ada tiga program prioritas strategis yang harus diwujudkan yakni Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Layanan Kesehatan, dan Peningkatan Layanan Pendidikan.
Bidang infrastruktur, dengan panjang jalan kabupaten 781,39 km, panjang jalan desa 1.116,69 km, sehingga total jalan di Kabupaten Banjar yang harus ditangani/dipelihara sepanjang 1.898.08 km pada tahun 2015. Dalam pembangunan jalan ini perlu adanya strategi dan anggaran khusus dalam memberikan akses kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di desa yang sulit dijangkau dengan konsep multiflier effect.
Pada Bidang kesehatan, kita upayakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Banjar terkhusus yang memiliki KTP Kabupaten Banjar. Setiap warga yang kurang mampu berhak mendapat perawatan di ruang kelas III.
Sedangkan Bidang pendidikan, perlu kita benahi kualitas pendidikan masyarakat apalagi persiapan Ujian Nasional melalui dukungan terhadap peningkatan kualitas belajar mengajar dan membenahi kehidupan pendidikan agama di Kabupaten Banjar, termasuk para guru agama, sekolah madrasah, TK/TPA, dengan tetap berpedoman kepada undang-undang pendidikan. Termasuk dalam kaitan ini yang perlu mendapat perhatian lebih adalah mesjid, langgar, dan imam serta kaum mesjid sesuai dengan ketentuan.
KH Khalilurrahman juga menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar tengah menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan dengan keberadaan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Khusus terhadap kedua UU ini yang perlu disikapi bersama, terkait pembatasan kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Harus ada pembatasan yang jelas di dalam perencanaan pembangunan dan sinergisitas konsep top down dan bottom up.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banjar H Muhammad Rusdi selaku ketua panitia pelaksana dalam laporannya mengatakan, Musrembang tahun 2016 dengan mengangkat tema “ Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Menuju Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”. Dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja SKPD menjadi rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rancangan RKPD serta prioritas dan aspirasi masyarakat sesuai kesepakatan Musrenbang.
Serta melakukan sinkronisasi program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh SKPD yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RKPD, dan membangun komitmen bersama diantara stakeholders dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, partisipatif, transparan dan akuntabel.
Adapun dalam kesempatan tersebut Bupati Banjar KH Khalilurrahman menyerahkan penghargaan dalam bidang perencanaan pembangunan atas prestasi perencanaan yang baik, terbaik satu Dinas Pertambangan dan Energi oleh Ir. Mursal, terbaik dua Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air oleh Muhammad Hilman, ST. MT dan Inspektorat Kabupaten Banjar Ir. Iman Suharjo.
