Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh mengingatkan Dinas Pendapatan Daerah selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB 2P) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengkedepankan profesionalisme.
“Paling penting lagi pemungutan pajak bumi dan bangunan jangan sampai memberatkan masyarakat. Penetapan nilai rupiah untuk pajak bumi dan bangunan harus sesuai mekanisme dan perhitungan sebagaimana ketentuan peraturan,” tandasnya.
Penegasan itu diutarakan Bupati H Khairul Saleh saat Melaunching Pengalihan PBB 2P dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di Martapura, Senin (30/12). Bupati mengatakan kepercayaan pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola PBB harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah daerah baik dari segi SDM aparatur pengelola pajak maupun sarana prasarana pendukung.
“Atas nama masyarakat dan pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada pemerintah atas pendelegasian kewenangan pemungutan PBB kepada pemerintah daerah. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang turut berpartisipasi membayar pajak sebagai wujud kepedulian membangun daerah,” ucapnya.
Dalam acara Launching Pengalihan PBB 2P berlangsung di Halaman Kantor Bupati Banjar, Jalan A Yani Km 40 Martapura terlihat hadir Direktur Utama Bank Kalsel, H Juni Rif’at, kepala dinas pendapatan se Kalsel unsur Muspida dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru Eko Radnadi Susetio dan jajaran serta pengusaha dan masyarakat umum.
Menurut Bupati H Khairul Saleh dengan pengalihan pengelolaan PPB 2P ke daerah, berarti semua kegiatan atau proses pengelolaan dari tahapan pendataan, penilaian sampai pada penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang dikelola pemerintah daerah.
Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru Eko Radnadi Susetio mengungkapkan rasa optimisme pelayanan dan pengelolaan PBB oleh Pemerintah Kabupaten Banjar akan lebih baik. Dijelaskan Eko, melihat dari persiapan pemerintah daerah dan dukungan luas segenap lapisan masyarakat, pengelolaan PBB oleh pemerintah daerah akan lebih baik.
Eko pun berjanji siap melakukan pendampingan kepada daerah yang ingin berkonsultasi terkait pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan maupun perkotaan. Bagi insan perpajakan menyambut gembira jika daerah meminta untuk melakukan bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan pajak daerah termasuk PBB.
“Kami akan selalu terbuka dengan pemerintah daerah yang ingin melakukan konsultasi atau bimbingan teknis terkait pengelolaan pajak daerah.
Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar H Syahrialludin SSos, MAP mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu pelaksanaan Launching Pengalihan PBB 2P menjadi Pajak Daerah.
“Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan insan perpajakan di daerah yang selama ini berjasa kepada daerah. Termasuk turut mensukseskan kegiatan launching peralihan pengelolaan PBB 2 P dari pemerintah kepada daerah,” ucapnya.
