Masalah pekerja anak sangat kompleks karena terkait masalah kemiskinan, sehingga penanganan harus dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga, perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan kepada pekerja anak dan keluarganya. Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah meluncurkan program nasional yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Banjar pun telah bekerja keras mendukung pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan dengan melaksanakan program Pengurangan Pekerja Anak guna mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) yang bertujuan mengurangi jumlah pekerja anak terutama BPTA yang putus sekolah dari RTSM untuk ditarik dari tempat kerja dan dikembalikan ke dunia pendidikan melalui pendampingan di shelter (rumah singgah).
Kegiatan PPA-PKH ini dihadiri Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur didampingi sang istri yang juga merupakan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Nur Gita Tiyas,S.Pd serta Kepala Disnakertrans Kab. Banjar H Aspihani di Wisma Sultan Sulaiman Martapura, Jum’at (20/5).
Wakil Bupati Banjar selain memberikan penjelasan betapa pentingnya program ini untuk mereka, juga memberikan motivasi kepada seluruh anak sekolah pekerja informal Program PPA-PKH.
“Kalau kalian bekerja hanya digaji per bulan yang mungkin itu hanya untuk kecukupan sehari-hari, kehidupan kalian mungkin seperti itu-itu saja. Tetapi kalau kalian punya latar belakang pendidikan yang baik dan bagus, maka , Insya Allah, masa depan akan menyambut kalian dengan lebih baik,” terangnya.
Wabup Banjar berpesan, teruslah belajar dengan giat meskipun berada dilingkungan keluarga yang kurang mampu. “Satu hal yang paling penting, kalian jangan pernah menyerah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” nasehatnya.
Pada RTSM sendiri sudah banyak ditemukan pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti kuli bangunan, loper koran, tukang semir sepatu, pembantu rumah tangga, dll.
Semua jenis pekerjaan tersebut berdampak pada terganggunya tumbuh kembang anak secara sosial maupun psikologis serta sangat beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dampaknya, mereka menjadi jarang masuk saat jam pembelajaran bahkan sampai putus sekolah
Untuk itu, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Banjar juga memberikan nasehat kepada mereka bahwa pendidikan berperan besar dalam membekali diri kita menghadapi dan menyonsong masa depan dengan lebih baik. “Boleh saja kalian membantu orang tua tapi jangan sampai mengganggu aktifitas belajar di sekolah, apalagi sampai putus sekolah,” ujarnya.
Kemudian, Aspihani menjelaskan, untuk tahun 2016 ini pekerja anak yang berhasil dibina Disnakertras berjumlah 84 orang anak se-Kabupaten Banjar dengan didampingi 12 tutor dan 12 pendamping. Mereka dibina selama lima bulan. Pekerja anak-anak tersebut rata-rata berusia 12-18 tahun dan mereka disyaratkan berasal dari rumah tangga sangat miskin (RTSM)
Sampai sekarang Pemkab Banjar terus berupaya mendorong pekerja anak di Kabupaten Banjar untuk kembali mengenyam pendidikan formal maupun informal melalui pembinaan-pembinaan sehingga diharapkan pada akhirnya seluruh anak bisa kembali menikmati dunia pendidikan dan masa kanak-kanak seperti yang seharusnya. (Welson/Hevrin)
