Tim Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) lakukan audiensi kebijakan pelayanan publik di Ruang Kerja Bupati Banjar, Senin (06/11/2021) Pagi.
Audiensi ini disambut oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur didampingi Sekda Banjar H. M. Hilman, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banjar Hj. Galuh Tantri Narindra dan beberapa Kepala SKPD Banjar, sementara dari Tim Kedeputian Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB didampingi Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifuddin Latief, Aris Samson Koordinator Koordinasi dan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pelakasanaan Kebijakan dibidang Pelayanan Publik diwilayah II.
Bupati Banjar H. Saidi Mansyur menjelaskan Kabupaten Banjar sejak Tahun 2019 telah mencanangkan pendirian Mal Pelayanan Publik sebagai upaya untuk memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, sekaligus upaya untuk meningkatkan daya saing dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah. “Berbagai upaya telah dilakukan baik secara administrasi, sarana dan prasarana hingga sistem pelayanan yang diberikan telah dilakukan secara maksimal, hingga pada Rabu 29 Januari 2020 dilakukan Soft Launching Mal Pelayanan (MPP) Barokah Kabupaten Banjar”. jelas Saidi.
Ditambahkannya dalam upaya lebih meningkatkan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Barokah Martapura dilakukan kerjasama dengan KemenPAN-RB 10 Maret 2020 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan KemenPAN RB di Jakarta, selanjutnya pengelolaan MPP Barokah akan dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh KemenPAN-RB sampai dengan diresmikannya MPP Barokah oleh Menteri PAN RB. “Besar harapan kami Grand Launching oleh KemenPAN-RB dapat segera dilakukan setelah proses pemenuhan sarana prasarana, proses dan sistem pelayanan telah terpenuhi sepenuhnya, untuk itu kami mohon arahan, bimbingan dan kerjasamanya agar MPP Barokah dapat diresmikan pada Tahun 2022, sehingga upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan publik dapat lebih baik dan berkualitas”. tambah Saidi.
Sementara itu, Diah Natalisa Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB mengatakan, dalam Kabinet Indonesia Maju Tahun 2021-2024 ada Lima prioritas dari kerja Kabinet Indonesia Maju salah satunya adalah penyederhanaan Birokrasi. “Dalam penyederhanaan Birokrasi ini penyelenggaraan pelayanan publik dituntut harus mampu bertransformasi untuk memberikan pelayanan lebih cepat, lebih produktif, lebih efesien dan kita juga diminta keluar dari zona aman, dapat terus beradaptasi, berinovasi secara kompetitif.
Menurutnya, untuk memberikan pelayanan yang prima diperlukan ikhtiar yang berkelanjutan dituntut untuk bekerjasama dengan banyak pihak baik itu lintas provinsi ataupun lintas daerah.
“Menteri PANRB diberikan amanah dan tugas untuk merumuskan kebijakan pelayanan publik seperti pendampingan, kolaborasi dan juga diberikan amanah untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik”. tambah Diah.