Permasalahan infrastruktur, ekonomi, ketidakadilan politik bagi Pulau Borneo dan kurangnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya mendorong para raja dan sultan se-Borneo menghimpun diri menyamakan visi dan menyatukan langkah untuk membangun Borneo dalam Gerbang Borneo (Gerakan Membangun Borneo Raya).
Pada tanggal 15 November 2013 bertempat di Kota Martapura, melalui sebuah Musyawarah Agung yang dihelat para raja dan sultan se-Borneo, forum musyarawah sepakat membentuk wadah yang dinamakan Kerapatan Borneo dan dengan proses musyawarah maka secara aklamasi, kami para sultan dan raja se borneo memutuskan memilih Sultan Banjar, sultan H. Khairul Saleh sebagai sekretaris jenderal kerapatan borneo dengan sebutan Yang Dipertuan Agung. Jabatan tersebut dipercayakan kepada sultan banjar yang juga sebagai bupati banjar tersebut untuk masa bakti selama dua tahun ke depan. demikian menurut pangeran ratu kartanegara ir. H. Gusti kamboja, mh (pangeran ratu matan tanjung pura, ketapang).
Sebagai Yang Dipertuan Agung, Sultan Banjar tersebut akan mengkoordinasikan berbagai langkah konsolidasi organisasi maupun aktivitas kerapatan raja/sultan selanjutnya. begitu ditanyakan tentang program kerja tersebut sultan banjar menyatakan akan segera melaksanakan rapat kerja yang tempatnya akan ditentukan kemudian, akan tetapi untuk sekretariat tetap ditempatkan di banjarmasin ibukota provinsi kalimantan selatan.
Eksistensi kerajaan atau kesultanan dalam wadah NKRI selama ini memang menjadi perdebatan. Namun Prof. Marwah Daud Ibrahim dalam simposium sejarah budaya yang berlangsung di gedung islamic center mufti TGB H Anang Djazoluli Seman pada tanggal 15 Nopember 2013 yang lalu, mengatakan bahwa pelestarian budaya menjadi sebuah keharusan bagi bangsa indonesia. Dan kebudayan seperti yang dilaksanakan oleh raja sultan se Borneo ini wajar saja terjadi, karena kerajaan atau kesultanan sebagai pusat dan benteng budaya bangsa yang akan memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa yang besar. Marwah Daud mencontohkan bagaimana Jepang atau Inggris menjadi bangsa yang besar dan kerajaannya masih eksis sampai sekarang. Sistem pemerintah yang masih mempertahankan sistem kerajaan ternyata menjadi kebanggaan dan raja sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Demikian pula dengan Thailand atau Malaysia. Oleh karena itu menurut Marwah Daud yang juga sebagai Ketua Presedium ICMI ini perlu dicari format tentang hubungan yang jelas untuk dituangkan dalam ketentuan hukum positif terkait hubungan antara kerajaan dan kesultanan dengan negara.
Di era millenium ini peradaban dunia sangat bergantung pada ide kreatif, maka budaya menjadi satu-satunya pembeda satu bangsa dengan bangsa lainnya. Nilai-nilai kehidupan yang dibungkus oleh budaya disamping menjadi pembeda juga menjadi benteng sekaligus sumber inspirasi bagi industri berbasis ide kreatif. Keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan budaya menjadikan keraton, kerajaan dan kesultanan sebagai pelaku utama dalam pelestarian, pemanfaatan serta pengembangan budaya tersebut. untuk itu lah dalam rangka Milad Kesultanan Banjar 509 menjadi barometer kembalinya pelestarian budaya se Borneo.
