Pemerintah Kabupaten Banjar bersama seluruh pejabat aparatur kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan sikapi serius ancaman-ancaman teroris, yang mengganggu stabilitas keamanan dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa di NKRI.
Mengenai hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan mengadakan rapat koordinasi yang terkait pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta ancaman teroris di Aula Gedung Dr Ichdam Khalid, Senin (25/1) Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini dihadiri pula Penjabat Bupati Banjar H Rachmadi Kurdi yang didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banjar H Muhammad Farid Sofyan dan Kepala Bagian Humas Setda Banjar Rahmaddin MY. Selain itu juga dihadiri Unsur Muspida Provinsi Kalimantan Selatan, tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda di Kalsel.
Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau setiap tahunnya di Kalsel sudah merupakan masalah serius yang menjadi perhatian utama seluruh masyarakat dan pemerintah. Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan dan hutan itu sendiri selain mengancam kesehatan juga telah mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan H Tarmidzi Abdul Karim dalam sambutannya mengatakan, pemerintah daerah bersama unsur TNI dan Polri telah bekerja keras berupaya mencegah dan menangani kebakaran lahan dan hutan selama tahun 2015. Tahun lalu tercatat ratusan titik api tersebar di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sembunyikan pesan asli
Tarmizi A. Karim juga menegaskan budaya bercocok tanam dengan membakar lahan sudah tidak relevan diimplementasikan. Ia pun menampik anggapan membakar lahan kian menyuburkan tanah.
“Mindset ini perlu diluruskan. Pengusaha juga tidak boleh bakar lahan dalam skala besar, begitu ada titik api tolong langsung dipadamkan,” ujar Tarmizi.
Selain itu, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut saat ditemui menambahkan harus ada sinergritas antara pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha dalam mengatasi masalah kebakaran lahan dan hutan yang terjadi selama ini.
“Polisi, TNI, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat harus saling bersinergi mencegah kebakaran itu terjadi kembali,” tandasnya. (reza/tohal)