Selangkah lagi Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan bakal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), menyusul semakin berkurangnya kelemahan administrasi tata kelola keuangan daerah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Meski berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012, Kabupaten Banjar kembali meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), namun dari segi kuantitas jumlah temuan kelemahan administrasi keuangan terutama terkait masalah aset mengalami penurunan.
” Kerja keras Bapak Bupati Sultan H Khairul Saleh dan jajaran dalam memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah sudah memuaskan. Namun untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) perlu sistem solid lagi dalam penatausahaan aset daerah,” ungkap Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Suyatna melalui Kepala Sub Auditorat, Subekti, saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Hasil LKPD Banjar 2012, di Kantor BPK RI Kalsel, Banjarbaru, Senin (15/7).
Dijelaskan Subekti, BPK sangat mengapresiasi usaha keras dari Pemkab Banjar dalam meningkatkan sistem akutansi dan tata kelola keuangan daerah termasuk sistem pengelolaan aset.
BPK berkeinginan bagi daerah yang meraih WTP baik dari segi tata kelola keuangan maupun penatausahaan aset pada pemeriksaan tahun ke depan pengelolaan asetnya akan semakin mantap. Sehingga jangan sampai daerah yang meraih predikat WTP pada hasil audit tahun berikutnya mengalami penurunan status opini.
Subekti merincikan beradasarkan auditnya pada sistem pengelolaan keuangan daerah Banjar khususnya terkait masalah aset ditemukan masih adanya aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan sistem penatausahaan aset yang masih perlu ditingkatkan.
Terkait temuan BPK sebagaimana hasil LKDP 2012 yang telah diserahkan, Pemkab Banjar diminta menindaklanjuti hasil temuan. BPK siap memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada daerah dalam peningkatan penatausahaan aset.
Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh mengapresiasi tinggi atas hasil auditor BPK RI pada LKDP Banjar 2012. Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaannya atas bimbingan BPK RI dalam membimbing penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) Kalsel ini berjanji lebih bekerja keras lagi untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah terutama terkait masalah aset.
“Hasil audit BPK ini segera kami tindaklanjuti melalui perbaikan kualitas kinerja keuangan daerah. Pada tahun 2013 ini kami akan berupaya lebih keras lagi dakam melakukan perbaikan- perbaikan terhadap kelemahan yang masih ada, terutama pengelolaan aset,” ungkapnya.
Pria murah senyum ini juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam memperbaiki penatausahaan aset daerah , antara lain membentuk tim investigasi aset dan evaluasi penatausahaan aset secara terencana.
Sementara itu Sekda Banjar Nasrun Syah menambahkan, hasil audit BPK ini merupakan spirit bagi daerah untuk memacu kinerja tata kelola keuangan lebih baik lagi. Kabupaten Banjar akan berusaha lebih keras lagi agar target dan harapan opini WTP benar- benar terwujud.
Comments are closed.