Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Banjar

Bupati Banjar H Khalilurrahman bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar menghadiri acara Apel Gabungan Pemerintah Daerah TNI dan Polri se-Wilayah Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid Kantor Gubernuran Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (1/11).

Apel gabungan Pemda TNI dan Polri se Wilayah Kalsel tersebut Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, Pangdam Mulawarman VI Jhony Lumban Tobing, Kapolda Kalsel Brigjen Erwin Triwanto, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Hamsuri, Bupati dan Walikota se Kalsel, dan dihadiri seluruh unsur kabupaten kota, termasuk setingkat lurah/pembakal, dan Bhabin Kantibmas, semua Kapolsek dan Kapolres se Kalsel, Dandim se-Kalsel kurang lebih sekitar 2.700 peserta undangan.

Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan intrusksi Presiden RI terkait dengan pengamanan Pilkada serentak Tahun 2017 serta sapu bersih pungli di seluruh instansi pemerintahan, terutama di pelayanan publik. “Perbuatan pungli yang terjadi di pelayanan publik dampaknya akan menghambat iklim investasi di wilayah Kalsel,” kata Sahbirin.
Orang nomor satu di Kalimantan Selatan ini yang juga biasa di panggil Paman Birin tersebut juga menghimbau, “ Mari kita tetap sama sama menjaga Kamtibmas diwilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap kondusip,”tambahnya.
Sementara itu Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Johny Lumban Tobing, dalam sambutannya ?menjelaskan untuk menghadapi Pemilukada di Dua kabupaten di Kalsel anggota TNI harus bersikap netral.

Jhony L Tobing mengungkapkan, “Panglima TNI menekankan 100 persen netral. Pada 24 Oktober yang lalu, seluruh pangko utama TNI diperintahkan untuk netral oleh pak Presiden. Jangan aparat TNI Polri mendukung kepada salah satu calon, kalau ada anggota TNI yang tidak netral laporkan kepada saya, “ tegasnya.
Di kesempatan sama, Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Erwin Triwanto menyampaikan agar seluruh jajaran Polri hingga ke tingkat bawah agar selalu menjaga soliditas, selalu bersinergi dalam menghadapi ancaman yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia mengatakan, sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perbaikan layanan publik, maka dibentuklah satgas-satgas pemberantasan pungli di wilayah Kalimantan Selatan dengan leading sektornya adalah Polri.
Hingga saat ini, satgas masih terus bekerja, seperti Satgas Cyber Pungli tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga melakukan perbaikan. Oleh karena itu diingatkan kepada seluruh layanan publik di instansi terkait untuk mengambil langkah perbaikan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, “paparnya.