Reformasi Birokrasi bukan sekedar rutinitas apalagi beban tetapi merupakan kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit atau akselarasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Senin (5/12) siang. Ma’ruf Amin menjelaskan reformasi birokrasi Indonesia telah memasuki tahap ketiga roadmap RB Nasional periode 2021-2024 untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju birokrasi kelas dunia namun untuk mencapai cita-cita ini masih ada tantangannya.
Selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Ma’ruf Amin mengapresiasi gagasan penajaman Reformasi Birokrasi Tematik berbasis prioritas program pembangunan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Ia menekankan bahwa RB tematik perlu didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi dan program prioritas lainnya. Oleh karena itu Kementerian PAN RB dan Kementerian Lembaga lain serta seluruh Pemerintah Daerah mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB tematik. Ia juga mengapresiasi Pimpinan Daerah yang telah berbenah melaksanakan program penyederhanaan birokasi, transformasi birokrasi ini selanjutnya diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.
Ma’ruf Amin mengatakan saat ini terdapat 77 MPP yang sudah diresmikan di Kabupaten Kota diseluruh Indonesia, ditambah dengan 26 MPP yang juga diresmikan pada hari ini.Keberadaan 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022 tapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.