Menteri Sosial RI, Dra Hj Khofifah Indar Parawansa membuka Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) IX di Gedung Mahligai Pancasila, Senin (18/9/2017) malam.
Konferensi yang dihadiri 400 peserta ini bertema menggalang peran aktif masyarakat dan sinergi dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Hadir pada pembukaan konferensi tersebut Sekda Provinsi Kalsel, Sekda Banjar Nasrunsyah, para pejabat propinsi, kabupaten kota, tokoh masyarakat.
Mensos dan undangan malam itu disambut dengan tari tradisional Banjar Baksa Kambang yang merupakan tari khusus menyambut tamu.
Dewi Damayanti Said, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Kalsel, menyatakan, sebelumnya pada Minggu (17/9) hingga Senin (18/9) digelar Musyawarah Nasional (Munas) VIII DNIKS (Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial).
“Pada Munas telah terpilih Ketua Umum DNIKS yang baru yaitu Tantyo Aji Sudarmono. Kami pun berterima kasih kepada ketua umum sebelumnya, Hayono Suyono yang telah menjabar dua periode,” ungkap Dewi.
Dikatakan pula, selain konferensi dan lokakarya, pada Selasa (19/9) juga diadakan senam gembira dan kunjungan pos daya di siring Menara Pandang Banjarmasin dan rekreasi Pasar Terapung.
Menteri Sosial RI, Dra Hj Khofifah Indarparawansa membuka Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) IX di Gedung Mahligai Pancasila, Senin (18/9/2017) malam.
Kemudian penutupan konferensi pada malamnya di siring balaikota oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.
Konferensi KNKS diselenggarakan setiap dua tahun sekali.
Acara ini merupakan ajang pertemuan bagi para pekerja sosial dan pemerhati masalah kesejahteraan sosial, baik yang bekerja dalam lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau organisasi sosial serta perorangan.
Kegiatan ini bertujuan untuk membahas konsep atau pemikiran yang inovatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan isu-isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Gubernur Kalsel dalam sambutan yang dibacakan Sekda Prov Kalsel, Haris Makkie, menyampaikan betapa pentingnya pembangunan sosial untuk menanggulangi kemiskinan dan keterlantaran serta disabilitas.
“Pemprov Kalsel terus membangun bidang sosial. Berdasar data BPS (Biro Pusat Statistik) Indeks Kebahagiaan Kalsel 2017 yaitu 71,99 persen atau secara nasional Kalsel berada di atas rata-rata nasional yaitu 70,69 persen,” ungkapnya.
Data di atas, lanjutnya, dapat menjadi salah satu ukuran yang dapat digunakan guna melihat sejauhmana proses pembangunan yang dijalankan, meninggalkan celah permasalahan kemiskinan dan permasalahan lainnya